𝗞𝗲𝘁𝘂𝗮 𝗗𝗣𝗖 𝗚𝗥𝗜𝗕 𝗞𝗮𝗯 𝗦𝗮𝗺𝗼𝘀𝗶𝗿 𝗦𝗼𝗿𝗼𝘁𝗶 𝗪𝗮𝗿𝘁𝗮𝘄𝗮𝗻 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗚𝗲𝗺𝗮𝗿 𝗕𝗲𝗿𝗮𝘀𝘂𝗺𝘀𝗶 𝘀𝗮𝗮𝘁 𝗟𝗶𝗽𝘂𝘁𝗮𝗻 𝗣𝗿𝗼𝘆𝗲𝗸 𝗣𝗲𝗺𝗲𝗿𝗶𝗻𝘁𝗮𝗵

Ketua Grib DPC Samosir Harisma Simbolon Menyampaikan Kata Sambutannya di HPN Warkop Jurnalis Samosir 

Samosir -Kehadiran Ketua DPC GRIB Jaya Kabupaten Samosir dalam diskusi publik yang digelar oleh Warkop Jurnalis Samosir turut memperkaya dinamika pembahasan tentang perlindungan karya jurnalistik dan kualitas pemberitaan.

Diskusi tersebut berlangsung di Rumah Makan Sederhana Pangururan, Kecamatan Pangururan, pada 13 Februari 2026.

Dalam forum itu, Ketua DPC GRIB, Harisma Simbolon menyampaikan kritik terbuka terhadap praktik sebagian wartawan yang dinilainya kerap terburu-buru menarik kesimpulan tanpa memahami fakta secara utuh, khususnya saat meliput proyek-proyek pemerintah.

“Kami sering melihat wartawan datang ke lokasi proyek, lalu langsung berasumsi soal kualitas dan kuantitas pekerjaan. Padahal belum tentu mereka mengetahui spesifikasi teknis, tahapan pekerjaan, atau kondisi riil di lapangan,” ujarnya.

Menurutnya, pola pemberitaan yang berangkat dari asumsi semacam itu berpotensi menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat dan merugikan pihak tertentu, termasuk pelaksana proyek maupun pemerintah daerah.

“Kritik itu penting dan dijamin dalam demokrasi. Tapi kritik harus berbasis data dan fakta, bukan dugaan atau prasangka. Kalau tidak, yang terjadi justru kegaduhan,” tegasnya.

Ia menilai putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang menegaskan karya jurnalistik tidak dapat serta-merta dipidana harus dibarengi dengan peningkatan tanggung jawab wartawan dalam menjalankan tugasnya.

“Perlindungan terhadap pers adalah hal yang baik. Tetapi di sisi lain, wartawan juga dituntut untuk lebih profesional dan memahami apa yang mereka tulis,” katanya.

Ketua DPC GRIB juga mengapresiasi forum diskusi publik tersebut karena menghadirkan ruang dialog terbuka antara wartawan, aparat penegak hukum, pemerintah, dan unsur masyarakat.

“Forum seperti ini penting agar tidak ada prasangka satu sama lain. Wartawan bisa menyampaikan kritik, pemerintah bisa menjelaskan, dan masyarakat mendapat informasi yang seimbang,” tambahnya.

Ia berharap ke depan insan pers di Kabupaten Samosir semakin mengedepankan verifikasi, konfirmasi, dan pemahaman substansi sebelum mempublikasikan sebuah berita, sehingga kebebasan pers benar-benar memberi manfaat bagi publik dan pembangunan daerah. (Tim)