 |
| Andreas Bolivi Simbolon menyatakan komitmennya untuk terus mematuhi regulasi dan menjalankan praktik penggunaan air secara efisien dan bertanggung jawab. |
Ketua DPD PDIP Sumatera Utara, Drs Rapidin Simbolon MM yang juga anggota Komisi XIII DPR RI, menegaskan pentingnya disiplin terhadap aturan lingkungan, terutama di tengah pesatnya pertumbuhan sektor pariwisata.
Penegasan itu mengemuka dalam konsultasi publik pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya air untuk Hotel Dainang dan Hotel Grand Dainang di Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir.
Forum ini mempertemukan unsur pemerintah daerah, Balai Wilayah Sungai II, serta pelaku usaha dan masyarakat.
Sejumlah pejabat hadir, antara lain perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Samosir, Bidang Perizinan, serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Mereka menyoroti pentingnya kepatuhan administratif dan tanggung jawab ekologis sebagai fondasi pembangunan pariwisata berkelanjutan.
Pengelola hotel, Andreas Bolivi Simbolon menyatakan komitmennya untuk terus mematuhi regulasi dan menjalankan praktik penggunaan air secara efisien dan bertanggung jawab.
Pemiliknya, Andreas Bolivi Simbolon, disebut telah lebih dahulu melaporkan penggunaan dan pemanfaatan air sesuai ketentuan.
Narasumber kegiatan, Ferdinan Sitindaon, mengapresiasi langkah tersebut. “Ini patut menjadi contoh. Masih banyak pelaku usaha lain yang belum melakukan hal serupa,” ujarnya.
Menurutnya, pihak pengelola Hotel Dainang dan Grand Dainang dinilai dapat menjadi contoh bagi pelaku usaha lain karena telah mematuhi regulasi tentang pengelolaan air danau toba.
Ferdinan berharap langkah ini menjadi contoh bagi pelaku usaha di Samosir secara khusus dan kawasan Danau Toba secara keseluruhan dalam menerapkan tata kelola air yang patuh dan berkelanjutan.
Ia menekankan, kepatuhan tidak hanya berdampak pada kelestarian lingkungan, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah. “Jika semua tertib, manfaatnya kembali ke daerah, baik kabupaten maupun provinsi,” kata dia.
Namun, dalam diskusi mengemuka pula kritik dari masyarakat terhadap ketimpangan penerapan aturan. Sejumlah peserta mempertanyakan mengapa masih ada pelaku usaha yang belum patuh, meski telah disurati.
Pemerintah dinilai belum maksimal dalam sosialisasi maupun penegakan aturan.
Rapidin menanggapi, kewajiban pengelolaan air harus dilihat secara proporsional.
Menurut dia, pelaku usaha berskala besar, seperti hotel, wajib patuh karena bersifat komersial. Adapun penggunaan oleh masyarakat perorangan dinilai relatif kecil dan justru perlu mendapat dukungan.
“Jangan sampai masyarakat kecil dibebani, sementara usaha besar tidak tertib. Ini soal keadilan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian Danau Toba.
Pengambilan air, terutama oleh industri berskala besar, harus memperhatikan ambang batas dan kondisi permukaan danau.
“Danau ini milik bersama. Pemanfaatannya harus diatur agar tetap berkelanjutan,” kata Rapidin.
Royon Silalahi Kabid Dinas Lingkungan Hidup Samosir, menegaskan hal serupa.
Pemanfaatan air untuk mendukung pariwisata diperbolehkan, namun harus menjaga keseimbangan ekosistem serta menjamin ketersediaan air bagi masyarakat.
Konsultasi publik ini juga menjadi ruang bagi warga untuk menyampaikan kekhawatiran, terutama terkait ketersediaan air bersih di tengah ekspansi pariwisata.
Sejumlah warga mempertanyakan transparansi perizinan serta pemerataan pengawasan terhadap seluruh pelaku usaha.
Forum ini diharapkan tidak berhenti pada formalitas. Lewat forum ini, pemerintah dan pelaku usaha dituntut memastikan aturan tidak hanya dibuat, tetapi juga ditegakkan secara konsisten.
Di tengah ambisi menjadikan Samosir sebagai destinasi wisata berkelanjutan, kepatuhan terhadap tata kelola air menjadi ujian nyata apakah pembangunan berjalan seiring dengan kelestarian, atau justru menggerusnya secara perlahan.
Pewarta: Ambrosius Simbolon
Posting Komentar